Apakah pada hari ini kita benar-benar akan melihat IT KPU berantakan seperti prediksi berita-berita tersebut? Tentu kita tidak berharap demikian. Point of interest dari tulisan ini adalah melihat dari sudut pandang end-user (dalam hal ini pengguna Internet yang akan melihat hasil publikasi tabulasi penghitungan suara melalui situs KPU), jika dibandingkan dengan pelaksanaan IT KPU pada Pemilu 2004. Tulisan juga ‘dibumbui’ dengan sedikit data dan pengalaman saya sebagai bagian dari anggota tim pelaksana pada implementasi IT KPU Pemilu 2004.
Distribusi IT KPU 2004Distribusi perangkat IT KPU pada Pemilu 2004 melingkupi:
- 8005 buah PC yang didistribusikan ke 4167 kecamatan (440 kabupaten/kota, 32 propinsi)
- 30 server 32bit dan 4 server itanium 64bit di 2 lokasi data center (DC) dan disaster recovery center (DRC)
- 2569 perangkat VPN Dial (untuk kecamatan-kecamatan yang terjangkau oleh infrastruktur data PT Telkom)
- 1850 perangkat telepon satelit (untuk kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau oleh infrastruktur data PT Telkom, pengiriman data menggunakan perangkat telepon satelit melalui PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN))
- Perangkat pendukung: printer, hub, dsb.
Pada Pemilu 2004, implementasi IT KPU melingkupi sekitar 80% coverage nasional (dengan acuan 100% –nya tentu adalah hasil penghitungan manual). Mengapa “hanya” 80%? Ada berbagai alasan, antara lain karena ada banyak wilayah baru hasil pemekaran yang namanya belum “muncul” pada data awal perencanaan IT KPU, atau karena minimnya infrastruktur pada kantor kecamatan yang bersangkutan (tidak ada listrik adalah salah satu faktor paling utama).
Dengan didukung oleh ribuan orang relawan yang terdiri dari pelajar dan guru-guru SMK dan mahasiswa dari beberapa kampus, implementasi IT KPU 2004 sanggup menyajikan data sampai level yang terendah, yaitu visualisasi hasil perolehan suara di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Data yang disajikan lengkap, mulai dari hasil pemilu legislatif (yang memilih anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi, DPR RI dan DPD). Pada Pemilu 2009 ini, IT KPU hanya akan menampilkan data pada tingkat DPR RI dan DPD (“kehilangan 2 level lain dibanding IT KPU 2004, yaitu DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Propinsi).
Peran Kontrol “Papan Tulis Raksasa” IT KPU
Hasil perolehan suara yang menjadi acuan penetapan hasil akhir adalah hasil penghitungan manual. Hasil tabulasi yang dilakukan oleh “mesin penghitung” pada data center IT KPU adalah sebagai data pembanding dan sebagai kontrol atas manipulasi yang mungkin terjadi.
Idealnya data pembanding ini tentu 100%. Tapi dengan segala keterbatasan, “sampling” 80% adalah nilai yang sangat baik untuk melihat sebuah pola dan juga data akurat untuk pembuktian adanya kecurangan.
Pada implementasi IT KPU di Pemilu 2004, setiap orang yang memiliki akses ke Internet dan membuka situs http://tnp.kpu.go.id dapat melihat dan memeriksa apakah hasil perolehan suara yang ia lihat di TPS-nya sama persis dengan yang tertera di halaman web ini. Jika ternyata angka yang disajikan berbeda, itu artinya terdapat manipulasi. Jika angkanya sama, kita bisa percaya bahwa data sampai di pusat tanpa modifikasi. Jadi, peran IT KPU di sini adalah sebagai alat kontrol yang dapat dipakai oleh masyarakat terhadap kemungkinan adanya kecurangan.
Keberadaan situs tabulasi nasional (TNP: Tabulasi Nasional Pemilu) bisa diibaratkan sebagai papan tulis raksasa, di mana semua hasil “coretan-coretan” rekapitulasi secara nasional ditampilkan. Pada setiap TPS ada papan tulisnya bukan? Di situ anggota KPPS menulis hasil perolehan suara. Jika terdapat salah hitung atau input, saksi resmi dan juga masyarakat bisa langsung protes. Akumulasi dari semua hasil “coretan” tersebut disatukan dan ditampilkan secara “massal” pada papan tulis raksasa yang beralamat di http://tnp.kpu.go.id. “Sifat turunan” alias inherent otomatis juga dimiliki oleh papan tulis raksasa ini. Jika input yang dimasukkan di level bawah salah, maka salah pula-lah data yang ditampilkan. Hasil coret-coretan di papan tulis bukanlah hasil akhir yang dipakai, akan tetapi dijadikan sebagai acuan untuk melaporkan hasil akhir secara resmi pada sebuah TPS (melalui formulir yang ditandatangani bersama oleh KPPS dan saksi-saksi). Demikian juga pada tampilan tabulasi nasional secara teknologi informasi ini.
IT KPU 2009
Pada hari H Pemilu 2009 kemarin (9 April 2009), saya mencoba mengakses alamat http://tnp.kpu.go.id, tetapi sampai malam dicoba selalu gagal. Situs tersebut akhirnya dapat dibuka setelah saya mencoba mengakses melalui jalur-jalur akses (baca: provider Internet) yang berbeda. Namun, tampilan situs masih kosong. Jika dibandingkan dengan waktu yang sama pada Pemilu 2004 (5 April 2009), pada sore hari data sudah mulai meluncur dan tampil di Internet.
Pada hari H+1 (10 April 2009) siang ini, saya kembali mencoba melihat situs tabulasi nasional perolehan suara pada Pemilu 2009 ini. Hasilnya, situs dapat diakses dari provider Internet yang saya pakai (yang kemarin tidak bisa mengakses ke alamat http://tnp.kpu.go.id), namun, data yang ditampilkan bisa dibilang sangat amat minim. Jumlah suara yang ditampilkan sangat jauh dibandingkan H+1 pada Pemilu 5 tahun yang lalu.
Minimnya jumlah total suara yang masuk ke datacenter IT KPU 2009 ini memang menyedihkan. Namun, dengan kompleksitas formulir tabulasi yang harus diisi di tingkat TPS dan tentu implikasinya pada saat input-ing data di tingkat operator lapangan IT KPU, bisa dimaklumi data yang masuk tidak bisa diharapkan cepat. Berdasarkan pengalaman pada IT KPU 2004, ekspektasi masyarakat terlalu besar, dengan menganggap bahwa kalkulasi IT KPU pasti akan “secepat kilat” mengumumkan hasil akhir total perolehan suara. Jarang orang sadar atau mau tahu bahwa IT KPU tidak mungkin dapat berbuat banyak jika di tingkat operator lapangan (dulu di level kecamatan, sekarang di level kota/kabupaten) tidak memasukkan data ke aplikasi IT KPU! Dari mana situs TNP dapat menampilkan data jika tidak ada data yang dimasukkan di tingkat bawah??! Dulu, berbagai sebab musabab terjadinya keterlambatan input data; mulai dari pihak KPPS yang tidak segera memasukkan laporan rekapitulasinya karena ingin laporannya benar-benar valid alias tidak ada kesalahan, ada juga yang pihak kecamatan tidak mengijinkan operator (yang kebanyakan adalah relawan mahasiswa dan pelajar/guru SMK) lembur di kantor kecamatan (harus dikerjakan di jam kerja, padahal jam kerja di kecamatan itu baru mulai jam 10-an, jam 12 sudah istirahat, masuk lagi jam 2 siang, jam 3 sudah mau pulang!)… dapat dibayangkan jika ada kecamatan yang baru bisa melaporkan seluruh data-nya setelah lewat dari 1-2 minggu kemudian!
Dengan segala keterbatasannya, jika 5 tahun lalu jaringan IT KPU mencapai tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, kini “mundur” hanya sampai tingkat kabupaten/kota. Namun, “kemunduran” paling utama yang saya lihat adalah hilang-nya fungsi kontrol dan akuntabilitas dalam transparansi hasil Pemilu. Jika pada 5 tahun lalu kita semua dapat melihat dan membuktikan sendiri hasil perolehan suara di TPS kita masing-masing (dengan mencocokkan data yang ada di web), kini tampilan IT KPU tidak lagi menampilkan fitur tersebut.
Tampilan perolehan suara pada situs http://tnp.kpu.go.id kini menurut saya tidak lebih dari perluasan quick count yang banyak muncul belakangan ini. Kenapa begitu? Quick count diselenggarakan untuk menghitung dengan cepat, melalui metode statistik, untuk memprediksi hasil akhir perolehan suara. Kata-kata penting dari quick count adalah hitung cepat, statistik, prediksi dan hasil akhir. Jika sampling data yang dilakukan oleh quick count misalnya hanya 5% dari total populasi TPS (saya belum mendapatkan angka pastinya), IT KPU memberikan “sampling” lebih baik saja (jika mengikuti apa yang terjadi di Pemilu 2004, “sampling” ini mencapai 80-an %). Tidak lebih dari memberikan “sampling” yang lebih baik. Karena kini IT KPU pun sama-sama tidak bisa memvisualisasikan perolehan suara dalam bentuk tabel sampai ke level TPS (setidaknya sampai pada saat saya membuat tulisan ini). IT KPU kini sama seperti quick count. Sama-sama tidak dapat dipakai untuk menunjukkan, apalagi membuktikan adanya manipulasi data, karena data yang ditampilkan “tiba-tiba” ya seperti itu. Tanpa keberadaan drill-down data sampai di tingkat TPS. Dengan sifatnya yang seperti itu, IT KPU 2009 tidak lebih sebagai “quick count” resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan keutamaan berupa tingkat sampling yang lebih baik (asumsi: 80%). Tidak ada kelebihan lain, selain menjadi lebih mahal secara implementasi (dibanding quick count yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga).
Kemampuan “Komando” dan “Penguasaan” Teritorial
Ada banyak orang dengan segudang ide, ada banyak pula orang yang punya segudang kemampuan. Tetapi pada pelaksanaan hajat sebesar IT KPU, yang dibutuhkan tidak sekedar ide dan kemampuan. Pekerjaan sebesar ini merupakan pekerjaan kolosal, pekerjaan yang harus dikerjakan beramai-ramai dan bahu membahu. Membangun sistem dan aplikasi pada datacenter adalah sebuah masalah besar. Tetapi jangan pernah lupa bahwa teknis pelaksanaan di lapangan juga menjadi sebuah masalah lain yang tidak kalah besarnya!
Pernahkah Anda membayangkan, bagaimana mengumpulkan belasan ribu orang relawan dari berbagai unsur pelajar, guru dan mahasiswa di seluruh Indonesia dalam waktu 1 bulan saja? Mengajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk meng-input data di setiap kantor kecamatan yang menjadi pusat entry data… dan juga membangun semangat militan, rasa nasionalisme dan memiliki yang mendalam terhadap sistem IT KPU 2004! Tanpa memiliki kemampuan “komando” dan memiliki jaringan yang luas dan “rembes”, pada siapa kita berharap? Pada bagian ini-lah yang sepertinya terlupakan oleh banyak orang.
Semoga saja dalam beberapa hari ke depan perbaikan sistem pada IT KPU 2009 dapat dilakukan, setidaknya pada Pilpres 2009. Tapi satu yang sudah jelas, ternyata menjadi penghujat itu memang lebih gampang ketimbang menjadi pelaksana 
